Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Pengetatan Regulasi

Analisis Maqasid al-Shari’ah terhadap Tren Penolakan Permohonan Pernikahan Dini

Abstrak

Perubahan regulasi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai upaya serius negara dalam menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Regulasi tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta memperketat mekanisme dispensasi nikah melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis limitasi dispensasi nikah pasca pengetatan regulasi serta menilai fenomena meningkatnya tren penolakan permohonan dispensasi melalui perspektif maqasid al-shari’ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap literatur jurnal ilmiah periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetatan regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 memberikan standar lebih ketat terhadap pemberian dispensasi nikah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan administratif, tetapi juga aspek perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang. Dalam perspektif maqasid al-shari’ah, pembatasan dispensasi nikah selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga jiwa (hifz al-nafs), serta menjaga akal (hifz al-‘aql). Oleh karena itu, tren penolakan permohonan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum modern untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan perlindungan generasi masa depan